Islamisasi Sains: Dekonstruksi Ekologi Politik Kelautan Dengan Pendekatan Adab

Oleh: Al Farozil*

Ada masalah di laut kita. Di satu sisi laut kita belum mampu memberikan sumbangan signifikan terhadap ekonomi nasional sebab belum dimanfaatkan secara optimal, di sisi lain sumber daya laut kita sudah mulai terdegredasi. Bayangkan, menurut hasil penelitian LIPI terhadap 1067 site di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori rusak sebanyak 386 site (36,18%), kategori sedang sebanyak 366 site (34,3%), kategori baik sebanyak  245 site (22.96%) dan kategori sangat baik hanya sebesar 70 site (6,56%)[1], padahal terumbu karang merupakan tempat pemijahan ikan-ikan yang saat ini justru memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, misal ikan kerapu, ikan napoleon dan berbagai ikan karang lainnya, serta secara tidak langsung berperan penting sebagai wasilah penahan abrasi pantai dan pemecah gelombang. Belum lagi kalau kita terjemahkan fungsi ekologis dari terumbu karang tersebut yang antara lain sebagai rumah dan daerah pemijahan, daerah asuhan, pembesaran dan sebagainya bagi biota tertentu.

Ekosistem hutan bakau juga mengalami degradasi yang cukup mengkhawatirkan. Luas hutan bakau di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami pemangkasan signifikan. Selama periode 1982-1993, telah terjadi penurunan luas hutan bakau dari sekitar 4 juta hektar menjadi sekitar 2.5 juta hektar (Dahuri, 1996). Tentu hingga tahun 2019 luas hutan itu semakin terbabat. Belum lagi masalah over-fishing, ancaman tenggelamnya pulau kecil sebagai konsekuensi dari penambangan pasir pantai, pencemaran laut akibat limbah industri perikanan maupun non perikanan dan sebagainya.

Meski sebenarnya ini juga menjadi masalah global. Sebab, 60% stok ikan dunia ditangkap pada tingkat un-sustainable[2]. Juga berdasarkan temuan terbaru yang dilakukan beberapa ahli diketahui bahwa populasi ikan-ikan besar yang berada di laut dunia mengalami deplesi hingga 90% selama lima dekade terakhir.

Apakah ada yang salah dalam mengelola laut kita? Di sinilah pentingnya kita mengevaluasi, bahkan mendekonstruksi pendekatan lama yang sentralistik, teknokratik, mekanistik, reduksionis dan antroposentrik bahkan materialistik yang semuanya dibangun di atas paradigma pencerahan (barat modern) yang sekuler, sekaligus menelisik kerangka epistemologi solusinya.

Dekonstruksi Pendekatan Lama
Mengapa laut kita rusak? Dalam perspektif filsafat lingkungan, kerusakan tersebut terjadi sebagai konsekuensi dominasi pendekatan antroposentrisme dalam pembangunan ekonomi dan kegiatan kelautan. Pendekatan antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta sehingga manusia dan kepentingannya merupakan nilai tertinggi yang harus diperhatikan[3]. Sementara makhluk lain di alam ini akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang kehidupan manusia. Dalam pendekatan ini, pola hubungan manusia dan alam merupakan relasi instrumental, masudnya alam hanya dilihat sebagai alat bagi kepentingan manusia. Tidak ada tanggung jawab etis manusia terhadap alam sebab etika hanya berlaku bagi manusia.

Tentu saja, pendekatan antroposentrisme ini yang menyebabkan manusia mengeksploitasi sumber daya laut demi kepentingan kehidupannya tanpa ada perhatian untuk memperlakukan lingkungan biotik dan abiotik laut secara beradab (red: ilmu, iman dan amal). Wujudnya ialah penggerukan pasir laut secara tamak sehingga menyebabkan punahnya diversitas organisme mikro bahkan makro, rusaknya terumbu karang, gundulnya hutan mangrove dan tenggelamnya pulau kecil. Begitu pula praktik pengeboman dalam penangkapan ikan yang merusak ekosistem karang, reklamasi pantai yang juga menggundulkan mangrove, dan pembagunan darat lainnya yang berdampak terhadap laut.

Pendekatan antroposentrik adalah aliran yang paralel dengan aliran pemiliran modern yang bersumber dari filsafat Descartes, Kant, Locke, dan Hume. Yang secara nyata telah menceraikan ilmu dengan iman dan amal. Aliran ini berpusat pada individu dengan mengagungkan rasionalitas-instrumental. Suatu rasionalitas yang tidak mengandung sisi moral yang menganggap penilaian adab dan moral sebagai suatu yang menghambat efisiensi dan efektivitas.

Dalam perkembangan masyarakat, aliran ini telah menghegemoni dan mengarahkan sejarah manusia pada terwujudnya masyarakat modern, yang diistilahkan Hamid Fahmy Zarkasyi sebagai masyarakat “postmodern” dengan “rasionalitas total” baik dalam bidang ekonomi (mekanisme pasar), politik (demokrasi) maupun ilmu pengetahuan yang bebas nilai (red: agama, sebab tidak ada yang bebas nilai). Dominasi aliran ini lalu mendapat kritik keras dari penganut teori kritis yang dimotori oleh Adorno dan Hoorkheimer yang melihat bahwa the enlightentmen thought mengandung nilai-nilai: a) menekankan penguasaan manusia atas alam dan pengetahuan hanyalah alat untuk mendominasi alam, b) menganggap ilmu pengetahuan mesti positivistik, dan c) syarat dominasi manusia atas manusia.[4]

Oleh sebab itu, dapat dijelaskan pula mengapa kearifan lokal atau hak ulayat di laut, serta institusi lokal lainnya menjadi pudar, seperti sasi di Maluku, rompong di Sulawesi, dan panglima laot di Aceh, dlsb. Ini terjadi disebabkan dua hal. Pertama, karena instrumen pengelolaan sumber daya terlalu berbasis pada ilmu pengetahuan modern yang positivistik, yakni pengetahuan mesti dapat dikuantifikasi dan verifikasi dengan metode empiris. Menurut aliran ini, model-model pengelolaan sumber daya laut yang bersifat lokal-tradisional tersebut menjadi tidak relevan lagi sebab tidak didasarkan pada metode ilmiah. Model tradisional yang berpegang pada prinsip moral yang berkaitan dengan subtansi meta fisik yang tidak bisa dijangkau rasio pengetahuan modern tersebut selanjutnya terabaikan karena dianggap tidak ilmiah, bahkan nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat tradisional termarginkan.

Terbukti bahwa prinsip moral yang dipegang masyarakat telah menghasilkan tanggung jawab yang besar dari masyarakat terhadap stabilitas ekosistem laut. Digantikannya komunitas moral oleh komunitas rasional yang sekuler terbukti telah menjadikan sumber daya laut rusak sebab akar-akar komunitas moral untuk menjaga kelestarian sumber daya laut telah dicabut oleh institusi formal yang rasional, materialistik dan yang hanya berfokus pada kesejahteraan hidup tapi menafikkan kesejahteraan akhirat. Bahkan, meniscayakan tidak adanya peran Tuhan dalam mengatur alam semesta kemudian menafikkan otoritas wahyu sebagai sumber ilmu dan pada akhirnya hanya menjadikan instrumen rasio dalam mengeksploitasi alam secara semena-mena. Walhasil, ilmu pengetahuan dijadikan sebagai pelayan hawa nafsu semata, sebab telah diceraikan dari iman dan amal atau dalam bahasa SMN A-Attas ialah “the loss of adab”.

Kedua, manajemen sumber daya yang sentralistik. Gibbs dan Bromley (1989) mencoba menuntut asal mula sentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan itu. Ternyata, sentralisasi itu merupakan kecenderungan negara-negara di dunia pasca perang Dunia II. Jadi, pasca-kolonialisme banyak negara di dunia yang memiliki semangat baru sebagai bangsa yang merdeka yang menganggap perlu segera menasionalisasi banyak hal, termasuk sumber daya lautnya.

Fenomena ini kemudian dimanfaatkan negara barat ke dalam proyek modernisme yang tidak memberi ruang bagi hal-hal yang berbau tradisional atau metafisik untuk berkembang. Masyarakat lokal dianggap tidak bisa mengelola sumber daya karena dijustifikasi sebagai orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan modern. Ilmu manajemen sumber daya dimonopoli pusat. Jadi, faktor kedua ini merupakan dampak dari faktor pertama tadi, yaitu kesalahan akan ilmu dan dominasi ilmu pengetahuan modern yang berasaskan paradigma sekuler.

Selain rusaknya institusi lokal di atas, banyak juga masalah sosial lainnya, seperti termarjinalkannya nelayan tradisional dalam berbagai kasus, misal dalam penambangan pasir laut, pengoperasian pukat harimau, kapal ikan asing, dan seterusnya, yang juga merupakan implikasi dari dominannya aliran pemikiran modern tersebut. Dalam aliran ini, pikiran manusia dipaksa untuk mengacu pada rasionalitas-instrumental. Aliran ini berupaya membebaskan manusia individualistik yang bertumpu pada kekuatan rasional.

Akan tetapi pada akhirnya, ideologi liberal tersebut justru menjadikan dunia ini penuh dengan dominasi sesama manusia. Dominasi manusia terhadap manusia lain sebenarnya merupakan turunan dari dominasinya terhadap alam. Dominasi manusia terhadap alam tersebut membuat manusia meninggalkan aspek-aspek kemanusiaannya (adab, moral, insting dan keindahan), bahkan menurut SMN Al-Attas, abai terhadap semua yang berbau matafisik termasuk di dalamnya adalah Tuhan dan akhirat sehingga akan melakukan eksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan balasan Tuhan di akhirat kelak, pendek kata alam telah diceraikan dari aspek teologis.[5]

Rekonstruksi Pendekatan Adab
Pendekatan berbasis adab dalam pembagunan kelautan di dasarkan pada realitas relasi adab yang ada dalam ekosistem laut. Realitas tersebut menggambarkan adanya relasi adab antarmanusia, manusia dengan makhluk hidup lain, manusia dengan komunitas ekologis dan manusia dengan Tuhan-nya, artinya Tuhan menjadi pusat alam semesta. Realitas ini belum dapat dipahami oleh aliran ekologi-politik. Padahal ini dapat menjadi anti-tesis terhadap antroposentrisme dengan menjiwai beberapa pendekatan rekonstruksi ini.

Ada dua tingkatan dalam agenda rekonstruksi ini. Pertama, tingkatan epistemologis dimana misi dan tujuan pembagunan kelauatan dirumuskan. Umumnya, tujuan pembagunan kelautan ialah menyejahterakan masyarakat melalui ruang yang bersifat multi objectives : ekonomi, sosial dan ekologi. Secara otomatis tujuan ini dapat dikatakan sebagai afirmasi dari salah satu tujuan agama atau maqashidus syariah (red: Islam); yakni kesejahteraan masyarakat.[6]

Pada tingkat ini kekhawatiran yang muncul adalah bahwa antara satu aspek dengan aspek lain sering tidak padu karena didasari paradigma yang berbeda. Di satu sisi, pemanfaatan sumber daya laut digenjot untuk mengejar pertumbuhan, di sisi lain sumber daya diproteksi habis-habisan. Jadi, terjadi semacam sekularisasi pembangunan kelautan dimana ruh adab tidak menjiwai seluruh dimensi tujuan pembangunan kelautan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat itu.

Seharusnya ketiga dimensi tersebut (ekonomi, sosial dan ekologi) menjadi satu sistem yang diikat oleh satu ideologi yang berasaskan Islamic worldview. Jika bercermin pada konsep pemikiran sustainability maka konsep sustainability di sini berbeda, atau lebih luas dari konsep sustainability yield yang hanya berfokus pada output fisik yang selama ini dipakai, yakni dengan meniscayakan Tuhan sebagai pusat alam semesta dan menerima otoritas wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Kedua, pada tingkatan strategi, yakni bagaimana misi dan tujuan itu hendak dijalankan. Salah satunya, dengan desentralisasi yang esensinya adalah membagi otoritas pada daerah dan masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya laut. Asumsinya adalah bahwa daerahlah yang lebih mengetahui sumber daya daerahnya sendiri sehingga sudah selayaknya diberi kepercayaan, sedangkan nelayan lokal yang merupakan komunitas adat yang kaya akan pengetahuan lokal akan kembali mempunyai peran sebagai subjek pembangunan sehingga pembangunan kelautan pun lebih partisipasif. Institusi-institusi lokal yang pudar mesti direvitalisasi lagi. Upaya ini akan melahirkan institusi lokal yang beragam, namun insya Allah akan efektif menjawab masalah lokal masing-masing yang juga beragam.

Dengan demikian, melalui desentralisasi kita akan melihat bahwa laut kita tidak saja kaya akan keragaman sumber daya hayati tetapi juga kaya akan keragaman institusi lokal. Kombinasi ini akan menjadi kekuatan kelautan kita yang luar biasa, suatu kekuatan yang diabaikan selama hampir delapan dekade pasca-kemerdekaan ini. Namun, pada strategi ini muncul delima baru yakni proyek pembangunan kelautan akan dapat lebih mudah dan murah diperdagangkan untuk kepentingan asing dibandingkan dikelola pusat, sebab asing akan berhadapan dengan daerah di dalam transaksi lobi-lobi, jika SDM sebagai stakeholder yang ada tidak dikokohkan dengan pembangunan adab tadi, sehingga menjadi sesuatu yang inheren pula di dalam membangun manusianya. Dua hal itulah yang merupakan konsekuensi logis dari model praksis pembangunan kelautan yang saat ini perlu dikembangkan. Tegaknya adab dan terjaganya sustainabilitas sumber daya laut beserta lingkungan sosialnya ini menjadi kekuatan dasar dalam pembangunan kelautan kita ke depan sehingga dapat benar-benar menjadi jembatan untuk reinventing Indonesia.

Dimanakah model-model semacam ini akan lahir? Inilah yang harus kita pikirkan bersama secara serius bila kita peduli dengan masa depan kita sendiri. Konsep semacam ini akan dapat lahir dan berkembang dalam komunitas ilmiah yang concern bicara pembangunan perikanan dan kelautan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan sebagainya yang menghidupkan budaya ilmu. Budaya ilmu adalah budaya membaca. Budaya ilmu adalah budaya menulis. Budaya ilmu adalah budaya berdiskusi ilmiah. Budaya ilmu adalah budaya riset. Budaya ilmu adalah semangat untuk terus memupuk pengetahuan tiada terbatas ruang dan waktu.

Hanya saja butuh perubahan paradigmatik yang mendasar dalam setiap komunitas apapun untuk mengubah cara pandang dasar terhadap aktivitas yang tengah dijalankannya masing-masing. Paradigma dasar ini adalah paradigma yang harus dapat mengikis pikiran sekuler, pragmatis, dan duniawi. Paradigma ini adalah pandangan dasar yang menempatkan agama (red: Islam) sebagai sumber paling kaya yang menyediakan oase tak berbatas untuk memenuhi komitmen moral paling serius bagi manusia. Selain itu, paradigma ini harus menempatkan ilmu sebelum segala hal sehingga agama dapat berpadu padan dengan pembangunan peradaban dalam hal ini adalah perikanan dan kelautan. Keduanya itu kemudian diarahkan untuk membangun kepentingan membangun manusia yang lebih sejahtera dunia dan akhirat sebagai representasi tugas manusia sebagai hamba Allāh swt., di muka bumi dan secara inheren sebagai khalifah Allāh swt.

Samarinda, Rabu 21 Agustus 2019 (Hari ini adalah Hari Maritim Nasional)

Wallahu A’lam.

*Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan.

Bacaan:
[1] LIPI, Status Terkini Terumbu Karang Indonesia, Artikel, 2018: http://lipi.go.id/siaranpress/lipi:-status–terkini-terumbu-karang-indonesia-2018-/21410 : diakses pada agustus 2019
[2] Karman, Strategi Adabtasi Ekologi Nelayan, Jurnal, 2018.
[3] Keraf, A. Sonny, Etika Lingkungan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
[4] Arif Satria, Ekologi Politik Nelayan, Yogyakarta: LkiS, 2009.
[5] SMN Al-Attas, Progelomena to The Metaphysic of Islam an Exposition of The Fundamental Element of The Worldview Islam, E-Book, 1995.
[6] Tiar Anwar Bachtiar, Politik Islam Indonesia, Bandung: Persis Pers, 2019.

Categories: Opini

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s